Pemerintah Pamer Jurus Baru Cegah Tumpang Tindih Data

Pemerintah keluarkan Ketentuan Presiden (Perpres) 39 tahun 2019 mengenai Satu Data. Satu Data ini adalah service untuk terhubung semua data kementerian/instansi lewat satu basis.

Perpres yang ditegaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 27 Juni lalu mempunyai tujuan supaya pemerintah dapat kumpulkan, mengurus, serta manfaatkan data dengan tepat serta canggih.



"Oleh karenanya Perpres 39 Tahun 2019 untuk satu data ini diedarkan oleh Presiden RI untuk memberi dukungan satu rencana penerapan pembangunan dengan suport data yang tepat andal serta gampang dibuka," kata Deputi Bagian Pengamatan, Pelajari, serta Pengaturan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas, Taufik Hanafi dalam komunitas merdeka barat, di Kementerian Kominfo, Jakarta, Rabu (24/7/2019).

Selanjutnya, Deputi Bagian Info Statistik BPS Ari Nugraha menjelaskan, service Satu Data ini untuk menghadapi ketidaksamaan data di antara K/L seperti yang terjadi awalnya.

Dia memberikan contoh data jumlahnya masyarakat di antara Dinas Kependudukan serta Pendataan Sipil (Dukcapil) dengan BPS seringkali berlainan.

"Di antara jumlahnya masyarakat menurut Dukcapil dengan jumlahnya masyarakat menurut sensus atau prediksinya mungkin saja kan tidak persis sama," papar Ari pada detikFinance.

Masalahnya data jumlahnya masyarakat dari Dukcapil dicatat berdasar KTP di daerah itu. Sedang, BPS mendatanya dengan de faco atau langsung ke masyarakat yang memang tinggal di daerah itu.

"Sebab memang meta datanya BPS itu de facto, yang benar-benar tinggal di daerah itu. Tetapi jika Dukcapil kan masyarakat yang KTP-nya di daerah itu, jadi berlainan," lebih Ari.

Selanjutnya dia memberikan contoh data di bidang pendidikan. Contohnya, jumlahnya siswa SD berdasar BPS serta Dukcapil yang berlainan.

"Terus contohnya pendidikan. Orang yang sekolah di SD itu kan jika menurut BPS, sebab kita perginya ke rumah tangga banyaknya itu ialah sesuai ia tinggal di wilayahnya. Tetapi jika menurut lembaga lain ia menghitungnya ke sekolah. Jadi kan banyaknya tidak sama. Tetapi kelak dengan nasional sama," tutur ia.

Memberikan tambahan hal tersebut, Taufik menjelaskan Perpres Satu Data ini adalah kebijaksanaan tata atur data. Masalahnya sampai kini K/L sering alami kesusahan dalam kumpulkan atau terhubung data saat ada transisi data di antara K/L. Diluar itu, K/L sampai kini tidak gampang bagikan data ke antar instansi.

Diluar itu, Taufik menerangkan jika untuk menerapkan ini memerlukan ketentuan atau prinsip dari pembina data atau faksi pengelola yakni Tubuh Pusat Statistik (BPS), Tubuh Info Geospasial (BIG), serta Kementerian Keuangan pada pembuat data serta penanggung jawab data.

"Maka bila data dibagi-pakaikan dapat jelas. Interoperabilitas itu penting. Sebab semasing K/L kumpulkan data serta digunakan sendiri serta tidak peluang di antara kementerian memerlukan data yang sama," jelas Taufik.

Dalam peluang yang sama, Deputi Bagian Infrastruktur Info Geospasial BIG Adi Rusmanto memberikan tambahan, dengan data yang sah, karena itu tumpang tindih data tidak berlangsung . Dengan automatis tingkat penyelamatan juga terjamin hingga sumber data terverifikasi, sebab jika data disalah pakai yang menggenggam account yang dipersalahkan.
Previous
Next Post »