Peta Ketahanan & Kerentanan Pangan Bisa Jadi Acuan Libas Stunting

Kepala Tubuh Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian (Kementan) Agung Hendriadi menjelaskan pada 2018 faksinya sudah memutakhirkan Peta Ketahanan serta Kerentanan Pangan atau Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) yang meliputi kabupaten/kota semua Indonesia. Melalui peta tematik ini, faksinya ajak pada semua kementerian/instansi berkaitan untuk membuatnya jadi referensi dalam membuat program interferensi kerawanan pangan serta gizi.



"Kami mengharap hasil FSVA bisa digunakan lembaga berkaitan jadi referensi penentuan konsentrasi daerah interferensi, hingga kita bisa bersama mengakhiri pekerjaan besar mengentaskan wilayah rawan riskan pangan serta kemiskinan," papar Agung, dalam info tercatat, Rabu (24/7/2019).

Waktu buka Focus Grup Discussion (FGD) Kolaborasi Program Pengentasan Wilayah Rawan Riskan Pangan, di Jakarta itu, Agung menjelaskan untuk wujudkan ketahanan pangan serta gizi mewajibkan terdapatnya kerja sama, sesuai fungsi dan tugas semasing. Lewat FGD ini, Agung mengharap Bappenas membuat program bersama dengan jadi referensi dalam perlakuan wilayah rawan riskan pangan sesuai dengan FSVA.

"Loyalitas jadi keyword kesuksesan kerja sama lintas bidang," tegas Agung.

Agung menerangkan, peta FSVA ini memvisualisasikan visualisasi geografis hasil analisis data tanda kerentanan pada kerawanan pangan. FSVA diatur memakai sembilan tanda yang sebagai wakil tiga segi ketahanan pangan, yakni tersedianya, keterjangkauan serta pemakaian pangan.

Hasil FSVA 2018 tunjukkan 335 kabupaten atau 81% ada dalam status tahan pangan serta 91 kota atau 93% digolongkan tahan pangan.

"Bila dibanding dengan FSVA 2015, terjadi penambahan status ketahanan pangan di 177 kabupaten," tutur Agung.

Seirama dengan Agung, Direktur Kesehatan Warga Kemenkes, Kirana Pritasari menjelaskan utamanya sinergitas.

"Kolaborasi kementerian serta instansi benar-benar pas untuk menangani permasalahan pangan serta gizi, khususnya perlakuan stunting," tutur Kirana.

Dirjen Fakir Miskin Kemensos Andi M Dulung juga ikut memberi dukungan peta FSVA yang diatur BKP Kementan.

"Wilayah yang peta FSVA-nya masih merah, harus diintervensi pundak membahu dengan kementerian/instansi lain, untuk mengatasi wilayah rawan riskan pangan. Kelak kita sinergikan serta kami punyai beberapa lokasi detailnya," tutur Andi.

Direktur Service Sosial Basic Kemendes PDT Transmigrasi, Bito Wikantoso, menjelaskan semenjak 2019 dana desa diutamakan untuk mencegah stunting.

"Mencegah stunting ini penting untuk membuat ketahanan pangan. Jika 4 tahun kemarin konsentrasi pada infrastruktur desa, saat ini kami konsentrasi pada perbaikan gizi warga serta mencegah stunting," katanya.

Rektor Kampus YARSI Jakarta, Fasli Jalil jadi pembahas dalam FGD ini menghargai Kementan sudah membuat FSVA. Menurut dia, ini adalah langkah strategis bersama dengan yang perlu dikerjakan.

"Karena itu harus ada data by name serta by address stunting serta kemiskinan sampai pada tingkat rumah tangga. Jika ini dapat dikerjakan, permasalahan kerentanan pangan, gizi serta stunting akan cepat terselesaikan dengan nasional," tutur Fasli.

Dalam peluang itu, ada juga dalam FGD wakil dari beberapa lintas bidang yakni Bappenas, Kemendes PDT serta Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian PUPR, Kemendikbud, Kementerian Sosial, Instansi Ketahanan Nasional, Tubuh Pusat Statistik, TNP2K, WFP serta undangan yang lain.
Previous
Next Post »